nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menghadiri ceramah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (18/1). 

Mendes PDT Eko mengatakan, dalam ceramah umumnya ia sampaikan mengenai program Kementerian Desa dan PDT di tahun ini. Seperti pemilihan kepala desa (Pilkades) dan pembentukan BUMDes pada setiap desa. 

"Saya minta bantuan mereka (Praja IPDN) juga mengawal dana desa supaya pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelewenangan dana desa oleh aparat desa semakin aktif," kata dia, Rabu (18/1). 

• BLT Dana Desa Tersalurkan Cuma Rp20 T atau 70 Persen dari Target
• Tahun 2021 Penggunaan Dana Desa Makin Luas dan Disalurkan Langsung
• Ini Penerapan BLT Desa dari Kementerian PDTT
• BLT Desa Tak Boleh Tumpang Tindih
• Mendes PDTT: Hingga 16 Juni, BLT Dana Desa Telah Tersalurkan 90% dari Total Desa

Dia mengatakan, saat ini untuk pengawasan dana desa memang sudah melibatkan Satgas Saber Pungli dan 'call center'-nya. Namun dalam prosesnya, pihaknya tak berhak melakukan penyelidikan. Namun ada Polri, Kejaksaan dan KPK yang bisa menindaklanjuti laporan masyrakat. 

"Mekanismenya, ya masyarakat melaporlah. Kan ada tim saber yang tindaklanjuti," tambah dia. 

Penyaluran dana desa sendiri kata dia pada 2015 sudah 80 persen. Lalu di 2016, ada peningkatan. Dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke kabupaten/kota sebesar 99,75 persen. Namun menurut dia, tak semuanya tersalurkan optimal. 

"Kepala desa ada yang bermasalah secara hukum dan permintaan telat. Rata rata seperti tu. Atau ada juga yang desanya berubah jadi kelurahan," ujar dia.(p/ab)